BIAYA MAHAL WACANA KENAIKAN HARGA BBM

Sekitar awal maret pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik diumumkan oleh pemerintah telah menjadi malapetaka baru bagi masyarakat indonesia. Sebelum tanggal efektifnya ditetapkan kenaikan harga itu yang mulai tanggal 1 april 2012, banyak hal yang telah terjadi dan menjadi pendahulu kenaikan harga BBM. Mungkin ini adalah hal yang tidak pernah menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Gejolak akibat digulirkannya wacana menaikkan harga BBM dengan kenaikkan rata-rata 1.500 rupiah/liter telah membawa masyarakat dan pemerintah kepada hal yang tentunya tidak diinginkan bersama. Biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat akibat wacana itu adalah semakin membengkaknya biaya yang dibutuhkan untuk meloloskan wacana kenaikan harga BBM itu sendiri. 

Dengan lahirnya kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi telah mendorong pemerintah untuk menambah biaya untuk mengamankan kebijakan ini. Mulai dari biaya untuk membahasnya di badan anggaran DPR sampai pada paripurna DPR. Biaya ini tentunya masyarakat tidak mengetahui seberapa besar biaya yang digelontorkan utuk membahas sebuah kebijakan. Selain itu pemerintah juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membiayai pihak keamanan untuk bekerja ekstra keras dalam mengamankan segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ataukah logika mengerahkan puluhan ribu pihak militer baik polisi maupun tentara adalah logika bisnis yag harus dijalankan. Jika itu adalah logika bisnis maka semuanya adalah demi kepentingan bisnis militer karena jika militer turun kejalan maka secara otomatis kebutuhan logistik militer untuk mengamankan sebuah kebijakan akan ditambah. Jadi yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini adalah perusahaan asing yang bermitra sama pemerintah dan bukan rakyat. Bisnis logistik militer dalam setiap pengambilan kebijakan yang mungkin akan mendapatkan penentangan dalam masyarakat luas sudah menjadi keniscayaan dan militer pun akan selalu menguji coba sebagian peralatan militernya kepada masyarakat dan penyuplai pun akan mendapatkan keuntungan dengan huru-hara yang terjadi dalam masyarakat akibat sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Itu baru dari sisi pemerintah, bagaimana dari sisi masyarakat? Jika kita terus memperhatikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM maka sebelumnya telah didahului oleh kenaikan harga-harga. Harga sembako telah melambung tinggi, ongkos kendaraan telah mendahului naik, BBM menjadi langka dalam masyarakat, biaya makan menjadi naik, dan semuanya menjadi barang mahal sebelum kebijakan itu diberlakukan. Masyarakat yang menentang kebijakan itu akan mengeluarkan biaya untuk membiayai segala proses penentangan, tapi selama itu menjadi kebutuhan masyarakat maka masyarakat tidak akan mempedulikan biaya yang harus dibayar sesaat untuk menyelamatkan kehidupan banyak orang dalam jangka panjang. Korban yang berjatuhan akibat saling berhadap-hadapannya masyarakat-mahasiswa-polisi dalam demonstrasi penentangan kebijakan kenaikan harga BBM menjadi tinggi karena hampir setiap demonstrasi menuju pada benturan fisik. Selain kerugian material harus dibayar mahal, kerugian non material pun harus ditanggung oleh masyarakat dan mahasiswa. Logika itupun hanya mengorbankan masyarakat dan mahasiswa yang hanya bersenjatakan megafon, spanduk kata-kata, spanduk perangkat aksi lainnya harus berlawanan dengan gas air mata, water canon, peluru karet dan senjata militer lainnya. 

Bagaimana dengan pegawai negeri rendahan, buruh, atau mereka yang bekerja di instansi pemerintahan? Jika buruh dan pegawai yang bekerja di instansi pemerintah atau swasta belum lama menikmati kenaikan gaji mereka dan sekarang diperhadapkan dengan kenaikan harga barang-barang dengan kenaikan harga bahan bakar minyak maka sebenarnya gaji yang mereka terima tidak ada artinya karena harga kebutuhan telah melambung lebih dahulu. Jadi yang sengaja menciptakan huru-hara dalam masyarakat adalah pemerintah itu sendiri. Ketika huru-hara sudah terjadi dalam masyarakat maka akan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dalam huru-hara tersebut. Perusahaan yang bergerak dalam militer akan terus mengucurkan peralatan militer kepada pihak keamanan, perusahaan yang bergerak dalam sektor BBM akan meraup keuntungan lebih tinggi dan pengusaha-pengusaha kelas atas. Selain itu, strategi ini bisa menjadi alat untuk mengembalikkan citra politik penguasa ditengah keterpurukan yang melanda pemerintahan. 

Kerugian akibat kebijakan dan huru hara itu akan ditanggung oleh masyarakat. Masyarakat yang akan menanggung biaya akibat kerugian itu dengan memberikan subsidi kepada negara dengan melalui pajak masyarakat dan bukan negara yang mensubsidi masyarakat. jadi logika yang hadir adalah negara hadir sebagai penindas bagi rakyatnya sendiri. Biaya perjuangan masyarakat memang sangat mahal, tapi itu adalah untuk masa depan anak-cucu dan orang lain yang akan hidup berpuluh-puluh tahun kemudian.. Teruslah untuk berjuang!!!

Tamalanrea, 28 Maret 2012 pukul 12.22