Pada khususnya di Kota Makassar seperti kasus tanah di tanjung bayang yang berhadapan dengan perusahaan besar di negeri ini, kasus kampung Bulogading yang berlawanan dengan sebuah perusahaan juga, kasus pasar Terong, kasus tanah di pandang Raya, penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di Jln Pettarani dan masih banyak yang lain yang ada disudut-sudut kota sesungguhnya sudah merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak baik itu pemerintah, individu, maupun institusi, yang sangat ambisisus dalam membangun sebuah kepentingan entah itu kepentingan bisnis maupun pengejaran penghargaan adipura…
Sangat menyedihkan bagi sebuah Negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia tetapi merekalah sebenarnya yang menginjak-injak dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.. pemerintah yang seharusnya hadir sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi dunia yang sudah berada di kelas menengah ke atas, tapi justru merekalah yang datang menghabisi mereka..
Perusahaan-perusahaan yang hadir dalam masyarakat atau penduduk pribumi juga banyak menghadirkan masalah yang sangat tidak manusiawi misalnya kasus sebuah perusahaan pengembang pariwisata yang hadir dimana dalam melakukan aktivitasnya secara perlahan-lahan mencoba menggusur penduduk pribumi sebagaimana Israel menggusur penduduk palestina dan cara-cara beginipun digunakan oleh perusahaan. Banyaknya penggugatan terhadap tanah-tanah milik penduduk pribumi semakin memperkuat pertanyaan yang muncul misalnya kenapa perusahaan-perusahaan yang baru datang tiba-tiba mengklaim tanah yang ada? Pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan tiba-tiba harus digusur dengan berbagai alasan termasuk menjalankan Undang-undang Negara serta peraturan Pemerintah Kota.
Negara yang telah diamanahkan untuk bertanggung jawab dalam memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat miskin dan melindungi mereka tapi justru hadir sebagai momok yang sangat menakutkan dengan semua bentuk alat-alat pressure dalam pemerintahannya. Mereka yang mencoba mempertahankan hidup sehari-hari malah harus terus bersedia untuk digusur dengan dalih ditertibkan demi keamanan dan keindahan kota yang mereka pimpin…
Dengan dalih penertiban dan keindahan kota sebenarnya penghalusan dari istilah penggusuran atau perampasan hak-hak masyarakat yang tidak masuk dalam golongan elit pemerintahan dan pengusaha kelas-kelas atas, karena mereka dianggap tidak mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ataukah mereka hanya menjadi beban bagi pemerintah. Inilah menjadi perhatian besar bagi kaum muda yang masih memiliki militansi untuk melawan segala bentuk arogansi pemerintah terhadap masyarakat kecil.
Inilah realita yang harus ditanggung anak-anak bangsa yang hanya mencari sesuap nasi untuk dirinya dan keluarganya diatas bumi ibu pertiwi, mereka tidak bisa hidup tenang dengan penghidupan seadanya yang halal dalam mendapatkannya. Inilah mungkin makna ungkapan kalau didalam pembangunan yang harus dipertahankan adalah orang-orang kuat dan harus disingkirkan adalah orang-orang lemah karena mereka cenderung menjadi beban bagi Negara dan pemerintahnya..
Hadirnya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat kecil, entah dalam bentuk pemberian tempat bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima karena mereka tentunya tidak mampu untuk membeli toko-toko yang ada dipasar modern sebagai tempat mereka beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu regulasi bukan untuk menghancurkan mereka tetapi untuk menyelamatkan mereka. Kalau bukan begitu sudah pasti pemerintah sujud dibawah para pemilik modal dan itulah realita yang terjadi di negeri ini yang kaya raya akan sumber daya.
Pemberontakan terhadap pemimpin yang zalim adalah sebuah keharusan dalam masyarakat yang tercerahkan…..
Usman Saleh La Ede
Tamalanrea, 3 November 2010- diperbaharui tanggal 17 mei 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar